Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pem... 5:35:00 AM

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penawaran maupun sisi pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digolongkan sebagai kebijakan fiskal, misalnya kebijakan bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy” biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government transfer”, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak, memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Ada dua akibat kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif.

1.      Kebijakan Ekspansif

Kebijakan yang bersifat ekspansif bertujuan untuk memperbesar dan mendorong kegiatan ekonomi, sehingga masalah-masalah yang dihadapi dalam perekonomian tersebut dapat diatasi. Kebijakan yang bersifat ekspansif biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami underemployment atau overcooling, kelesuan, pengangguran, dan kapasitas produksi nasional belum digunakan secara penuh. Secara umum, tujuan kebijakan yang bersifat ekspansif adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran.

2.      Kebijakan Kontraktif

Kebijakan yang bersifat kontraktif bertujuan untuk menurunkan dan memperlambat kegiatan ekonomi. Kebijakan kontraktif ini biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami overheating atau overemployment

 

B.     Bentuk-Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

1.      Penstabil Otomatik

Penstabil Otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi.

2.      Kebijakan Fiskal Diskresioner

Kebijakan Fiskal Diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Dalam suatu perekonomian modern, penstabil otomatik yang terutama adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran.

a.       Pajak progresif dan pajak proporsional

Sistem pajak progresif ini biasanya digunakan dalam mengambil pajak pendapatan individu dan dipraktekkan hampir di semua negara.  Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak yang dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh.

Di beberapa negara, sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk mengambil pajak atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh. Ini berarti suatu persentasi dari keuntungan (misalnya 30 persen) selalu merupakan pajak yang akan dibayar kepada pemerintah.

b.      Kebijakan harga minimum

Kebijakan harga minimum merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan menstabilkan pendapatan para petani dan pada waktu yang sama menjaga agar pendapatannya cukup tinggi.

c.       Asuransi pengangguran

Sistem asuransi pengangguran adalah suatu bentuk jaminan sosial yang dipraktekkan di kebanyakan negara-negara maju. Menyadari akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran yang berleluasa, negara-negara industri melaksanakan peraturan asuransi pengangguran. Sistem ini pada dasarnya mengharuskan tenaga kerja yang sedang bekerja untuk membayar asuransi sebagai jaminan pendapatan sekiranya pada suatu ketika terpaksa menganggur, dan menerima sejumlah pendapatan yang ditentukan pada saat menganggur.

 

C.    Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin kompleknya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi.

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :

1.      Untuk meningkatkan laju inflasi

2.      Untuk mendorong investasi optimal secara sosial

3.      Untuk meningkatkan kesempatan kerja

4.      Untuk menanggulangi inflasi

5.      Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

 

D.    Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian

Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :

1.      Bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

2.      Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian

APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaanya. Sisi pengeluaran terdiri dari tiga pos utama, yakni :

a.       Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang atau jasa.

b.      Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya.

c.       Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment, misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

Semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk melaksanakannya. Kemudian, sisi penerimaan menunjukkan darimana dana yang diperlukan tersebut diperoleh. Ada empat sumber utama untuk memperoleh dana tersebut, yaitu :

a.       Pajak (berbagai macam).

b.      Pinjaman dari Bank Sentral.

c.       Pinjaman dari masyarakat dalam negeri.

d.      Pinjaman dari luar negeri.

Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit dan anggaran surplus.
            Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya adalah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. 

Dengan kata lain proyek ini menyerap sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja disini bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan peminjaman atau hutang. Dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan caramemperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit, dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. Akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri.

Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Sebaiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.Cara kerja anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, yaitu uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memanfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.